Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah jamaah haji lanjut
usia yang memerlukan pelayanan khusus selama pelaksanaan ibadah haji. Kondisi fisik
yang menurun, tingginya risiko kesehatan, serta kepadatan jamaah pada fase mabit di
Mina menjadi tantangan tersendiri bagi jamaah lansia dalam menjalankan rangkaian
ibadah haji. Sebagai upaya memberikan kemudahan, perlindungan, dan pelayanan
yang lebih baik bagi jamaah dengan kondisi tertentu, Mudzakarah Perhajian Tahun
2024 menetapkan kebijakan Tanazul Mina yang memungkinkan jamaah lanjut usia,
jamaah risiko tinggi, dan jamaah yang mengalami keterbatasan fisik untuk kembali
lebih awal ke hotel di Makkah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respons
jamaah haji lansia terhadap implementasi kebijakan Tanazul Mina dalam Mudzakarah
Perhajian Tahun 2024 di Keresidenan Surakarta. Penelitian menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data diperoleh melalui wawancara
mendalam terhadap dua informan yang merupakan jamaah haji lanjut usia asal
Kabupaten Sukoharjo yang mengikuti penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025, serta
didukung oleh observasi dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model
interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jamaah haji lansia
memberikan respons yang cenderung positif terhadap kebijakan Tanazul Mina.
Kebijakan tersebut dinilai mampu memberikan rasa aman, kenyamanan, dan
kemudahan bagi jamaah lansia selama pelaksanaan ibadah haji. Meskipun demikian,
pemahaman jamaah mengenai kebijakan Tanazul Mina masih belum merata sehingga
diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi sejak tahap manasik haji. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa kebijakan Tanazul Mina diterima dengan baik oleh jamaah haji
lansia dan berkontribusi dalam meningkatkan perlindungan serta kualitas pelayanan
bagi jamaah yang memiliki keterbatasan fisik selama penyelenggaraan ibadah haji.
Kata Kunci: Respons Jamaah Haji Lansia, Tanazul Mina, Mudzakarah
Perhajian 2024, Kebijakan Haji, Fenomenologi